PM Modi Janji Hukum Berat Pelaku Kebocoran Soal Ujian di India

Jakarta, Contact Hikaku Indonesia

—

Perdana Menteri

India

Narendra Modi

berjanji bakal menghukum berat semua pelaku yang terlibat dalam insiden kebocoran soal ujian kedokteran di negara tersebut.

Dalam unggahan di media sosial pada Kamis (23/7), Modi mengatakan akan membentuk pengadilan “fast-track” untuk memastikan pemberian hukuman secara cepat dan tegas kepada siapa pun yang terlibat dalam hal ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Kami telah memutuskan untuk membentuk pengadilan jalur cepat guna memastikan hukuman yang cepat dan tegas bagi mereka yang terlibat dalam kebocoran soal ujian,” tulis Modi dalam keterangannya di media sosial.

“Kami telah menginstruksikan pihak berwenang dan pejabat terkait untuk mengambil semua langkah yang diperlukan,” lanjutnya.

Pernyataan Modi disampaikan setelah ribuan kaum muda berunjuk rasa yang dipimpin oleh Partai Cockroach Janta (CJP). Massa memprotes insiden kebocoran soal ujian masuk kedokteran pada Mei lalu, yang akhirnya memaksa jutaan orang mengulang ujian dan gagal di sistem penilaian daring.

Protes selama berminggu-minggu itu kemudian berkembang ke berbagai persoalan lain, mulai dari kekhawatiran tentang peningkatan jumlah pengangguran, peluang sekolah dan kerja bagi kaum muda, hingga gaya pemerintahan Modi yang dinilai sebagian kritikus “semakin otoriter”.

Dalam protes tersebut, demonstran utamanya menuntut agar Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mengundurkan diri.

Namun, unggahan Modi tidak menyinggung tentang nasib Pradhan. Modi hanya menegaskan “mereka yang mencoba merusak masa depan generasi muda kita tidak akan lolos begitu saja.”

Demo kaum muda di New Delhi ini sendiri berujung ricuh usai massa bentrok dengan aparat kepolisian. Polisi menembakkan gas air mata dan memukul demonstran dengan pentungan saat mereka mencoba menerobos parlemen.

Human Rights Watch (HRW) dalam pernyataan pada Kamis meminta pemerintah menyelidiki “penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan” oleh polisi terhadap para pedemo.

HRW juga mendesak otoritas mengizinkan protes damai dan menghentikan blokade internet, karena “menempatkan masyarakat pada risiko tambahan”.

Partai-partai oposisi sementara itu menuntut permintaan maaf dari pemerintahan Modi atas tindakan polisi.

“Anda adalah orang yang paling merusak masa depan generasi muda kita. Anda membiarkan dan mendorong penguasaan dan penghancuran total sistem pendidikan kita, serta melindungi setiap orang yang bertanggung jawab atasnya,” kata Rahul Ghandi dari Partai Kongres di X pada Kamis.

(blq/bac)

Add

as a preferred

source on Google

[Gambas:Video Contact Hikaku]

Baca lagi: Panitia Buka Suara soal Dugaan Diskriminasi WNI di Event Lari Bali

Baca lagi: Rosan Resmikan Proyek IGIP Morowali, Bakal Serap 9.600 Tenaga Kerja

Baca lagi: Spek Land Cruiser 300, Barang Suap Bupati Kuansing yang Tembus Rp2 M