Pelatihan Imam di China, Materi Disebut Lebih Fokus soal Xi Jinping

Jakarta, Contact Hikaku Indonesia

—

Program pelatihan bagi imam dan pengajar teologi Islam yang digelar pemerintah

China

di Beijing pada Mei lalu menjadi sorotan banyak pihak, termasuk akademisi Ma Guangyao.

Ma menilai pelatihan itu sebagai bagian dari kebijakan sinifikasi untuk memperkuat loyalitas politik kepada negara dan Partai Komunis China (CCP).

Dalam analisisnya, Ma menilai seminar yang diselenggarakan di Central Institute of Socialism itu secara resmi membahas sinifikasi Islam. Namun, isi pelatihannya disebut lebih banyak berfokus pada pemikiran Presiden Xi Jinping dibandingkan kajian teologi Islam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Al-Qur’an hanya menjadi sekadar latar belakang dalam program, sementara fokus utamanya adalah memperkuat loyalitas ideologis,” ujar Ma.

Menurut Ma, pidato pembukaan seminar langsung menegaskan arah pelatihan ke poin-poin utama pemikiran Xi Jinping.

Peserta diminta mempelajari pandangan Xi Jinping mengenai agama, memahami “Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era,” serta membangun pemahaman yang dianggap benar mengenai bangsa, etnis, sejarah, budaya, dan agama di China.

Ma menilai pendekatan tersebut mencerminkan pola yang kini diterapkan pemerintah China terhadap seluruh agama yang diakui negara.

Mempromosikan nilai-Nilai CCP

Pemerintah China disebut menginginkan agar para pemimpin agama tidak hanya dapat membimbing umat dalam urusan keagamaan, tetapi juga mengarahkan mereka untuk memperkuat identitas nasional, mendukung negara, serta sejalan dengan narasi kebangkitan nasional yang diusung CCP.

“Pelatihan ini lebih menyerupai pembentukan politik daripada diskusi mengenai teologi Islam,” tutur Ma.

Seminar selama tujuh hari itu diikuti oleh 45 imam dan pendidik teologi Islam dari berbagai wilayah China.

Materinya meliputi Pemikiran Kebudayaan Xi Jinping, kebijakan CCP dalam tata kelola agama, hingga pembangunan identitas nasional yang terpadu.

Menurut Ma, istilah “pemerintahan berdasarkan hukum” yang digunakan dalam pelatihan tersebut tidak merujuk pada hukum Islam, melainkan pada kerangka regulasi negara yang menempatkan seluruh aktivitas keagamaan di bawah pengawasan pemerintah.

Para peserta juga mengikuti diskusi mengenai sinifikasi Islam, penguatan kesadaran kebangsaan, serta pembentukan apa yang disebut pemerintah sebagai personel “berkompetensi ganda,” yaitu tokoh agama yang mampu menjalankan fungsi keagamaan sekaligus menyampaikan kebijakan dan nilai-nilai yang dipromosikan CCP.

Islam dan Konfusianisme

Salah satu sesi pelatihan membahas upaya mengintegrasikan Islam dengan Konfusianisme. Menurut Ma, tema tersebut semakin sering diangkat dalam kebijakan keagamaan China.

Ia berpendapat pemerintah berupaya mendorong Islam agar selaras dengan nilai-nilai moral Konfusianisme yang telah ditafsirkan ulang sesuai kebutuhan negara.

Namun, menurut Ma, pendekatan tersebut memiliki keterkaitan yang terbatas dengan tradisi Islam dan lebih mencerminkan ambisi pemerintah untuk membentuk identitas budaya yang disetujui negara.

Dalam pandangannya, kebijakan serupa juga terlihat pada pendekatan Beijing terhadap agama-agama lain.

Pada penutupan seminar, para imam kembali diingatkan mengenai peran mereka dalam mendukung modernisasi China dan memperkuat persatuan nasional.

Bagi Ma, hal tersebut menunjukkan bahwa konsep sinifikasi Islam kini mengalami perubahan makna. Menurutnya, istilah tersebut tidak lagi sekadar merujuk pada proses adaptasi budaya atau dialog antara Islam dan peradaban China.

Sebaliknya, ia menilai sinifikasi telah berkembang menjadi program politik yang mendorong para pemimpin agama menginternalisasi sekaligus menyebarkan doktrin CCP kepada umat.

“Islam sedang ditafsirkan ulang melalui lensa politik, dan para ulama dilatih untuk memastikan bahwa umat beriman mengikuti jalan yang sama.,” ungkap Ma.

Selama ini, pemerintah China secara konsisten menyatakan bahwa kebijakan sinifikasi bertujuan menyesuaikan perkembangan agama dengan kondisi nasional, menjaga stabilitas sosial, serta mendorong agama beradaptasi dengan masyarakat sosialis.

(dna)

Add

as a preferred

source on Google

Baca lagi: Trump Kantongi Rp192 M dari Film Dokumenter Melania

Baca lagi: Sekolah Rakyat Permanen Sukoharjo Ditargetkan Beroperasi 14 Juli

Baca lagi: Sandy Walsh Dikontrak Persib 3 Musim