Kontroversi Proyek Perluasan Bandara Kenya dan Investasi China

Jakarta, Contact Hikaku Indonesia

—

Proyek perluasan bandara internasional Jomo Kenyatta (JKIA) di

Kenya

yang melibatkan perusahaan asal

China

disebut sejumlah pihak bukan sekadar kerja sama bisnis, melainkan bagian dari strategi Beijing untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politiknya di Afrika.

Proses pemberian kontrak proyek berlangsung melalui kombinasi pengaruh informasi, pembentukan opini publik, serta pembiayaan berbasis pinjaman yang pada akhirnya meningkatkan ketergantungan Kenya terhadap China.

Nilai kontrak proyek perluasan bandara internasional Kenya mencapai sekitar USD2,9 miliar atau hampir 1,5 kali lebih tinggi dibanding proposal sebelumnya. Meski demikian, pemerintah Kenya tetap menerima tawaran tersebut di tengah berbagai tekanan yang disebut muncul selama proses pengambilan keputusan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menteri Perhubungan Kenya Davis Chirchir menegaskan bahwa proyek perluasan ini memang diperlukan, dan pengerjaannya mengikuti berbagai aturan yang ada.

“Sebagai sebuah Kementerian, kami tetap teguh berkomitmen pada transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan ketat terhadap semua standar yang dipersyaratkan saat kami menghadirkan infrastruktur penerbangan kelas dunia yang akan memposisikan JKIA sebagai gerbang utama ke Afrika dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta daya saing Kenya,” ungkapnya.

“Lingkup proyek meliputi pembangunan gedung terminal baru dan fasilitas pendukung terkait, modernisasi dan peningkatan infrastruktur yang ada, serta peningkatan operasional di sisi udara dan sisi darat,” sambungnya.

Sejumlah pengamat menilai China telah terlebih dahulu membangun pengaruh di ruang informasi Kenya dengan memanfaatkan media yang didukung pemerintah China, konten bersponsor, serta hubungan dengan sejumlah jurnalis lokal untuk membentuk persepsi publik mengenai proyek JKIA.

Berbagai pemberitaan yang diduga disponsori China menggambarkan proposal-proposal pesaing sebagai pilihan sarat korupsi, berisiko terhadap lingkungan, atau tidak layak secara finansial, sementara China diposisikan sebagai mitra yang dianggap paling mampu menyelesaikan proyek.

Selain melalui media, sejumlah pengamat juga mengatakan bahwa berbagai narasi di ruang publik dan media sosial digunakan untuk memperkuat persepsi bahwa hanya China yang memiliki kapasitas merealisasikan proyek tersebut. Kondisi itu menciptakan tekanan politik sehingga keterlibatan Beijing dipandang sebagai pilihan yang tidak terelakkan.

“Dalam beberapa kasus, muncul kekhawatiran bahwa perusahaan-perusahaan China dapat memperoleh pengaruh atas infrastruktur yang penting secara strategis melalui partisipasi ekuitas, sewa jangka panjang, atau perjanjian manajemen operasional,” ujar Paul Nantulya dari Africa Center for Strategic Studies.

“Kekhawatiran semacam itu tetap ada karena kurangnya akses publik terhadap perjanjian dan pengawasan yang lemah,” sambungnya.

Diplomasi dan transparansi utang

Setelah kontrak perluasan JKIA diperoleh, pembiayaan proyek menjadi instrumen berikutnya yang memperkuat posisi China.

Sebagian besar biaya proyek perluasan JKIA disebut ditopang pinjaman dari lembaga keuangan China, sehingga menambah beban utang Kenya yang sebelumnya telah meningkat akibat pembangunan berbagai proyek infrastruktur, termasuk jalur kereta api dan jalan raya.

Model pembiayaan tersebut mencerminkan apa yang selama ini dikenal sebagai “diplomasi utang,” yakni pemberian pinjaman dalam jumlah besar untuk proyek infrastruktur yang dinilai berpotensi menciptakan ketergantungan jangka panjang terhadap Beijing.

Ketika kemampuan pembayaran melemah, negara penerima pinjaman seperti Kenya berisiko menghadapi tekanan dalam pengambilan kebijakan maupun pengelolaan aset-aset strategis.

Yan Liu, Penasihat Umum dan Direktur Departemen Hukum IMF, negara-negara peminjam utang luar negeri perlu memperkuat transparansi demi menghindari jebakan utang.

“Transparansi utang yang lebih besar membangun kepercayaan investor, membantu mengurangi biaya pinjaman, dan memperkuat keberlanjutan utang-mengurangi risiko guncangan yang dapat menyebabkan krisis utang,” kata Liu.

Eks Senior Managing Director Bank Dunia, Axel van Trotsenburg, juga melontarkan hal senada, dengan menekankan pentingnya transparansi.

“Utang yang tersembunyi dan tidak transparan dapat memperburuk kondisi keuangan,” ucapnya.

Pelajaran dari Kenya

Sejauh ini, proyek perluasan bandara JKIA belum menunjukkan hasil sesuai harapan.

Sejumlah persoalan seperti keterlambatan pembangunan, kenaikan biaya, dan dugaan kualitas pekerjaan yang belum optimal disebut menghambat manfaat ekonomi yang sebelumnya dijanjikan, termasuk peningkatan kapasitas penumpang dan efisiensi operasional.

Masalah di proyek perluasan JKIA bukan kasus terisolasi, melainkan mencerminkan pola yang disebut juga muncul pada sejumlah proyek infrastruktur China di berbagai negara Afrika.

Dalam konteks Kenya, konsekuensi proyek tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan, tetapi juga menyangkut kemandirian dalam pengambilan kebijakan ekonomi.

Meningkatnya kewajiban utang dapat mempersempit ruang pemerintah Kenya dalam menentukan prioritas pembangunan secara mandiri, sekaligus memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara apabila proses pengambilan keputusan dinilai tidak berlangsung secara transparan.

Lebih luas, pengalaman Kenya dapat menjadi pelajaran bagi negara-negara Afrika lain yang tengah mempertimbangkan kerja sama infrastruktur berskala besar dengan mitra asing.

Transparansi kontrak, akuntabilitas pembiayaan, serta pengawasan terhadap proyek-proyek strategis perlu diperkuat agar kepentingan pembangunan nasional tidak dikalahkan oleh kepentingan geopolitik maupun ekonomi pihak luar.

(dna)

Add

as a preferred

source on Google

Baca lagi: Chaos di Buenos Aires usai Argentina Gagal Juara Piala Dunia 2026

Baca lagi: Pakar Cambridge Usul Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Individu

Baca lagi: Prabowo Bangga TNI Pakai Jip Maung Meski Lebih Mahal dari Impor